KPK: Banyak pajak tidak tersampaikan dengan baik
Untuk itu, pemerintah daerah harus bisa menata manajemen aset, dan potensi pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak kepala daerah yang belum memaksimalkan pendapatan daerahnya yang berasal dari wisata, hiburan, restoran, hotel, dan tanah. Mengingat semua pajak tidak dipetakan dengan baik, dan sistemnya manual, sehingga tidak banyak pajak disetor ke pemerintah kabupaten/kota.
"Seharusnya wajib pajak itu banyak, tapi belum diambil," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, usai menghadiri penandatanganan kerjasama optimilisasi pendapatan daerah, dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/4).
Pendapatan daerah tersebut seharusnya bisa lebih optimal lagi. Namun problem yang masih terjadi di lapangan, masih banyak pajak tidak tersampaikan dengan baik.
Pemerintah daerah harus bisa menata manajemen aset, dan potensi pajak. Dengan begitu, dapat diketahui jumlah kekayaan yang sebenarnya dimiliki daerah, karena selama ini hanya dimanfaatkan segelintir orang saja.
"Sekarang semua harus transparan dan secara online. Dengan sistem ini masyarakat bisa awasi langsung jumlah pemasukan daerah setiap saat," tuturnya.