KPK: Banyak pajak tidak tersampaikan dengan baik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak kepala daerah yang belum memaksimalkan pendapatan daerahnya yang berasal dari wisata, hiburan, restoran, hotel, dan tanah. Mengingat semua pajak tidak dipetakan dengan baik, dan sistemnya manual, sehingga tidak banyak pajak disetor ke pemerintah kabupaten/kota. 

"Seharusnya wajib pajak itu banyak, tapi belum diambil," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, usai menghadiri penandatanganan kerjasama optimilisasi pendapatan daerah, dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/4). 

Pendapatan daerah tersebut seharusnya bisa lebih optimal lagi. Namun problem yang masih terjadi di lapangan, masih banyak pajak tidak tersampaikan dengan baik. 

Pemerintah daerah harus bisa menata manajemen aset, dan potensi pajak. Dengan begitu, dapat diketahui jumlah kekayaan yang sebenarnya dimiliki daerah, karena selama ini hanya dimanfaatkan segelintir orang saja. 

 "Sekarang semua harus transparan dan secara online. Dengan sistem ini masyarakat bisa awasi langsung jumlah pemasukan daerah setiap saat," tuturnya. 

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya koneksitas antar pemda melalui sebuah sistem terpadu. Koneksitas berbagai lini dapat menjadi bagian kepentingan bersatunya pusat data dan informasi. 

Rapat koordinasi diharapkan menjadi pintu masuk optimalisasi pendapatan daerah dan penataan aset daerah agar menjadi lebih baik. Rapat koordinasi juga harus mampu memetakan kendala-kendala penghambat optimalisasi pendapatan dan penataan aset di setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur.

"Dengan kehadiran KPK, akhirnya kita tahu membangun koneksitas itu tidak mudah. Banyak sumbatan-sumbatan akibat ego sektoral yang terjadi di mana-mana. Baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota," katanya.