Antropolog Kyoto University, Masaaki Okamoto, menilai, langkah ini memilki konsekuensi dalam jangka panjang.
Antropolog Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang, Masaaki Okamoto, menyebut, rezim Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan kelompok kriminal atau kekerasan untuk mengamankan kondisi Indonesia dari ancaman kelompok Islam radikal dan fundamentalis. Pemerintah pun dinilai mengakomodasi kelompok tersebut untuk menjaga stabilitas politik.
"Mungkin jangka pendek ada manfaatnya, jangka panjang mengakibatkan kehancuran demokrasi dan menjadi Indonesia lebih ketidakstabilan,”ucapnya dalam webinar, Senin (29/3).
Dia menambahkan, munculnya kelompok kriminal/kekerasan baru dipicu hilangnya kontrol atas keamanan di perkotaan, seperti Jakarta dan Surabaya, pasca-lengsernya Presiden ke-2 RI, Soeharto. Hal itu direspon dengan pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Menurutnya, kelompok kriminal/kekerasan dilegalkan dengan diakuinya pengamanan swakarsa bahkan diperkuat dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020.
Di sisi lain, pemerintah merespons munculnya kelompok kriminal/kekerasan dengan meningkatkan profesionalisasi polisi dan perusahaan keamanan (satpam). Pun memilih kelompok kriminal/kekerasan yang setia kepada polisi.