sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Lawan fundamentalis, Jokowi disebut pakai kelompok kriminal

Antropolog Kyoto University, Masaaki Okamoto, menilai, langkah ini memilki konsekuensi dalam jangka panjang.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 29 Mar 2021 20:24 WIB
Lawan fundamentalis, Jokowi disebut pakai kelompok kriminal

Antropolog Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang, Masaaki Okamoto, menyebut, rezim Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan kelompok kriminal atau kekerasan untuk mengamankan kondisi Indonesia dari ancaman kelompok Islam radikal dan fundamentalis. Pemerintah pun dinilai mengakomodasi kelompok tersebut untuk menjaga stabilitas politik.

"Mungkin jangka pendek ada manfaatnya, jangka panjang mengakibatkan kehancuran demokrasi dan menjadi Indonesia lebih ketidakstabilan,ā€¯ucapnya dalam webinar, Senin (29/3).

Dia menambahkan, munculnya kelompok kriminal/kekerasan baru dipicu hilangnya kontrol atas keamanan di perkotaan, seperti Jakarta dan Surabaya, pasca-lengsernya Presiden ke-2 RI, Soeharto. Hal itu direspon dengan pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Menurutnya, kelompok kriminal/kekerasan dilegalkan dengan diakuinya pengamanan swakarsa bahkan diperkuat dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020.

Di sisi lain, pemerintah merespons munculnya kelompok kriminal/kekerasan dengan meningkatkan profesionalisasi polisi dan perusahaan keamanan (satpam). Pun memilih kelompok kriminal/kekerasan yang setia kepada polisi.

"Bagaimana respons dari kelompok kekerasan sendiri? Mereka mulai menerima keberadaan polisi sebagai aparatur yang menguasai kekerasan. Karena itu, mereka mulai mendekati polisi dan tentara. Mereka juga mulai menitikberatkan pada pentingnya nasionalisme," papar Masaaki.

Dirinya lalu mencontohkan dengan Brigade Manguni di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Kelompok tersebut berubah nama menjadi Brigade Manguni Indonesia agar terkesan nasionalis.

Masaaki berpendapat, kelompok kriminal/kekerasan harus berhubungan baik dengan polisi serta politikus lokal dan nasional untuk mempertahankan diri. Jika tidak, berpeluang dihancurkan macam Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sponsored

Selain itu, imbuhnya, kelompok kriminal/kekerasan juga mesti berpartisipasi aktif dalam politik guna menjaga eksistensi. "Yang paling sukses ... adalah Pemuda Pancasila (PP)."

PP mendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebagai imbalannya, kadernya dipercaya sebagai menteri pemuda dan olahraga. Ketua MPR serta ketua dan wakil ketua DPD pun dari unsur PP.

"Pada Pilgub (Jakarta) 2017 ada (kelompok) anti-Ahok. Itu kelompok konservatif islam. Gegara itu, Jokowi mulai takut dan harus merangkul sebuah kelompok nasional dan memilih PP. Selesai pilpres, Jokowi dan Ma'ruf Amin berterima kasih kepada PP dan menjadi anggota kehormatan," tutur profesor dari Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS), Kyoto University ini.

Strategi partisipasi politik PP, ungkap Masaaki, menyebar kader ke lintas partai. Hasilnya, sebanyak 25 anggotanya duduk di parlemen dari total 575 kursi DPR. Sembilan anggotanya juga menjadi anggota DPRD Jakarta.

Pada Pilkada 2020, tiga dari 6 calon yang merupakan anggota PP berhasil mendapatkan kursi gubernur/wakil gubernur. Ormas pimpinan Japto Soerjosoemarno ini pun disebut memperoleh jatah posisi di badan usaha milik negara (BUMN) bidang UMKM, baja, hingga peternakan sebagai komisaris ataupun direktur.

"Kerja sama dengan Bulog dan Kementerian Pertahanan. Jadi, banyak proyek PP. Itu bagus juga bagi kalangan miskin. Mereka lebih atraktif," tandas Masaaki.

Berita Lainnya