Bahaya konflik KDM vs GRIB Jaya di Jabar: Apa yang harus dilakukan?

Perseteruan antara organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terus memanas. Teranyar, Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosalio mengancam akan mengerahkan 50 ribu kadernya untuk menggeruduk kantor Pemprov Jabar di Bandung. 

"Kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate (kantor pemprov), bagaimana Dedi Mulyadi? Enggak bakal bisa dibubarin. Itu (unjuk rasa) dilindungi undang-undang," ujar Hercules dalam sebuah siniar yang tayang di kanal Youtube Unlocked, pekan lalu. 

Hercules merespons pertanyaan soal pembentukan Satgas Anti Premanisme yang diwacanakan Gubernur Jabar. Satgas bakal beranggotakan personel TNI dan Polri. Menurut Hercules, pembentukan Satgas itu merupakan sikap berlebihan. 

"Ormas itu berangkat dari rakyat, bukan musuh pemerintah. Mereka bisa menjadi mitra TNI-Polri untuk menjaga Jawa Barat tetap aman," kata Hercules.

Pernyataan Hercules itu ditanggapi santai oleh Dedi. Ia mengatakan tak takut dengan gertakan Hercules. Ia menegaskan akan tetap membentuk Satgas Anti Premanisme untuk memberantas aksi-aksi premanisme yang merugikan warga dan mengancam investasi di provinsinya. 

"Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” kata pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu seperti dikutip dari jabarprov.go.id.

Loyalis Dedi, Mardigu Wowiek Prasantyo ikut angkat suara. Pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Jabar Banten (BJB) itu berkomentar di akun X (Twitter) @mardiguwp. 

Ia mengunggah foto tangkapan layar sebuah berita yang isinya ancaman dari Hercules. "Penduduk Jabar 50 juta ngak akan tinggal diam bung!! Komen," tulis Mardigu pada bagian caption foto. 

Kepala Bidang Media dan Publikasi DPP GRIB Jaya Marselinus Gual mengatakan pernyataan Hercules yang ingin mengerahkan puluhan ribu kader untuk menggeruduk Gedung Sate bukan sinyal peperangan dengan Dedi. Menurut dia, itu merupakan bentuk ajakan berkomunikasi dan berkolaborasi. 

"Itu dimaksudkan sebagai penegasan mengenai pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan ormas di Jawa Barat, bukan sebagai bentuk ancaman. Beliau menekankan bahwa ormas, termasuk GRIB Jaya, adalah bagian integral dari masyarakat Jawa Barat yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi," kata Marselinus kepada Alinea.id, Rabu (7/5). 

Marselinus mengakui tidak mudah mengikis citra premanisme yang masih dilekatkan pada Hercules dan GRIB Jaya. Namun, ia menegaskan Hercules tidak berniat berseteru dengan Dedi. Jika dirangkul, GRIB Jaya justru ingin berkolaborasi dengan Dedi untuk membangun Jabar. 

"Ormas memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan, yang dapat menjadi aset atau tantangan, tergantung pada bagaimana pemerintah daerah berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan mereka. Penyebutan jumlah anggota yang dapat dimobilisasi bukanlah ancaman dalam konotasi negatif, melainkan sebagai ilustrasi mengenai potensi dan pengaruh ormas dalam konteks dialog dan kemitraan," kata Marselinus.

Prabowo turun tangan

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak mengatakan pemerintah pusat--khususnya Presiden Prabowo Subianto yang punya kedekatan dengan Hercules--perlu turun tangan. Dengan begitu, friksi antara Dedi dan Grib Jaya tidak berlarut-larut atau bahkan meluas. 

"Kang Dedi sudah betul (dengan pernyataan) akan melawan habis premanisme. Semua elemen masyarakat juga mendukung. Investor malas masuk karena pungli-pungli dari para preman itu," kata Zaki kepada Alinea.id. 

GRIB Jaya merupakan salah satu ormas pendukung pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Prabowo juga hadir saat ormas itu didirikan Hercules pada 2011. Sejumlah analis bahkan berspekulasi GRIB Jaya sebagai sayap tak resmi Partai Gerindra. 

Menurut Zaki, aksi-aksi premanisme oleh kelompok ormas bisa berdampak buruk pada iklim investasi di Jabar. Khusus untuk oknum GRIB Jaya yang berulah, ia berpendapat ada kesan pembiaran dari aparat penegak hukum lantaran terpengaruh isu kedekatan Hercules dan Prabowo. 

"Bukan soal tensi kedua belah pihak saja yang harus diturunkan, tapi penegakkan hukum yang diperkeras. Tidak hanya berlaku bagi GRIB saja, tapi juga Pemuda Pancasila dan ormas-ormas (yang memang melakukan) kekerasan lainnya," kata Zaki. 

Zaki berpendapat tindakan tegas juga perlu dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang bermain mata dan menjadi beking para preman. "Jangan dibiarkan negeri  ini makin terpuruk karena kalah dan dikuasai para preman," kata Zaki.