Mahfud MD ajak negara anggota PBB akhiri masalah anak terdampak teroris
Mahfud MD bicara pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum di forum PBB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin memperkuat kerja sama internasional pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Penguatan kerja sama internasional ini bertujuan untuk mendorong pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) 2030.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain, sehingga pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan segala bentuk kejahatan. Tak terkecuali, kejahatan lintas negara.
Indonesia, sambung Mahfud, mengusulkan pembentukan norma dan standar internasional untuk memenuhi SDGs, khususnya pada tujuan 16.2 terkait pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak.
“Terutama anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrem. Standar tersebut akan fokus kepada tiga aspek, yaitu pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, dengan menjunjung hak-hak anak,” ucapnya dalam pertemuan "The 14th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice" yang berlangsung di Kyoto, Jepang, Minggu (7/3).
Indonesia, jelasnya, juga telah mengintegrasikan reformasi keadilan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-204. Bahkan, kata dia, Indonesia juga telah menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan, serta akuntabel, sehingga terjangkau dan mudah diakses.