Marak kasus kebocoran data dan peretasan, Puan Maharani dorong audit keamanan siber
Sedikitnya terjadi 9 kasus kebocoran data sejak Januari-September 2022. Bahkan, data pribadi beberapa tokoh turut diretas Bjorka.
Ketua DPR, Puan Maharani, mendesak pemerintah melakukan audit keamanan siber guna mengatasi kebocoran data atau informasi milik institusi negara maupun sejumlah tokoh. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga diminta menjelaskan kepada publik tentang peretasan data tersebut.
"Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia," katanya, Senin (12/9).
Sejak Januari-September ini, sedikitnya telah terjadi 9 kasus kebocoran data perusahaan negara/swasta maupun lembaga pemerintahan. Bahkan, beberapa tokoh, termasuk Puan, datanya diretas Bjorka.
Puan menyayangkan disrupsi digital yang tak dibarengi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Baginya, hal ini merugikan negara dan masyarakat.
"Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar," ujarnya.