Menteri PUPR sebut godaan korupsi infrastruktur besar: Perlu dibentengi integritas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan, godaan korupsi di Kementerian PUPR sangat besar. Sebab, institusi yang dipimpinnya merupakan pelaksana proyek infrastruktur dan rentan praktik korupsi.

"Kementerian PUPR yang melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur, semua pasti berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Sekitar 70% kalau menurut surveinya KPK," kata Basuki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/5).

Potensi penyimpangan di sektor infrastruktur itu mulai dari perencanaan, pengadaan barang, hingga pelaksanaan proyek. Menurut Basuki, godaan korupsi tidak hanya mengintai pegawai Kementerian PUPR, tetapi juga keluarga dan kerabat.

"Kalau menterinya digoda enggak bisa, ke dirjennya. Dirjennya enggak bisa, mesti ke istrinya. Istrinya enggak bisa, ke anak-anaknya. Anaknya enggak bisa, ke saudaranya," tuturnya.

Basuki menyebut, godaan tersebut ada di segala lini. Hal itu perlu disikapi dengan memperkuat integritas sebagai penyelenggara negara.