Perusahaan-perusahaan yang terbukti pelaku karhutla seharusnya dipersulit pembiayaannya.
Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Made Ari menilai kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terkait dengan proses pembiayaan perusahaan. Karena itu, ia berharapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan dilibatkan dalam menghentikan karhutla.
"KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) perlu secepatnya menyasar OJK dan lembaga jasa keuangan untuk menghentikan karhutla dengan mendorong mereka melakukan penghapusan investasi dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan melahirkan panduan pembiayaan yang pro-nature," ujar Made sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Made juga meminta KLHK bekerja sama dengan otoritas keuangan internasional. Pasalnya, pembiayaan yang masuk ke perusahaan-perusahaan yang terlibat karhutla di Indonesia kebanyakan berasal dari luar Indonesia.
"KLHK sebaiknya dapat menjalankan dialog secara agresif dengan otoritas-otoritas keuangan dunia, termasuk World Bank, IMF, The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Interpol, OJK negara lain, PPATK negara lain, karena kaitan erat karhutla dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang)," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Manajer Kampanye Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wahyu Perdana menyoroti klaim pemerintah selama ini terkait penanganan karhutla. Menurut Wahyu, klaim penanganan karhutla jauh lebih baik ketimbang di masa lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.