Bank Dunia: Kerugian akibat kebakaran hutan Indonesia capai Rp72,95 T
Luas lahan yang terbakar selama Januari-September 2019 mencapai 620.201 hektare atau sembilan kali luas Jakarta.
Menteri LHK: Pencegahan karhutla masih perlu penyempurnaan
Meski demikian, Menteri LHK mengungkapkan telah terjadi peningkatan penanganan karhutla.
Masyarakat korban karhutla disarankan gugat perusahaan dan pemerintah
Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih abai terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi korban.
DPR minta pemerintah tindak tegas korporasi pembakar hutan
Karhutla juga merusak ekosistem lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.
Kebakaran lahan, PT Waringin Argo Jaya diminta bayar kerugian Rp466 miliar
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan PT Waringin Agro Jaya pada Rabu, 30 Oktober 2019.
OJK diminta ikut turun tangan hentikan karhutla
Perusahaan-perusahaan yang terbukti pelaku karhutla seharusnya dipersulit pembiayaannya.
Bank BUMN penyumbang dana terbesar pada korporasi terlibat karhutla
Sejak 2015, belasan korporasi yang terlibat karhutla mendapat pinjaman sampai US$19,2 miliar atau sekitar Rp266 triliun.
Lagi, 2 korporasi jadi tersangka karhutla
Polisi kembali menetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Total Mabes Polri telah menetapkan 368 tersangka.
Kabut asap mengancam HAM
Kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan dinilai sudah menjadi ancaman bagi hak asasi manusia masyarakat Asia Tenggara.
Lagi, empat perusahaan ditetapkan tersangka karhutla
Hingga kini, total sudah ada 17 korporasi yang ditetapkan tersangka karhutla.
Sebanyak 372 orang dan 12 perusahaan jadi tersangka karhutla
Para tersangka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Soal kabut asap, ASEAN didesak bertindak
ASEAN dinilai harus mengakui bahwa kabut asap merupakan persoalan jangka panjang yang harus segera ditangani.
Terlibat karhutla, petinggi PT Sumber Sawit Sejahtera ditahan
PT Sumber Sawit Sejahtera ditetapkan sebagai tersangka karhutla secara korporasi pada awal Agustus 2019.
325 orang dan 11 korporasi jadi tersangka karhutla
Kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan timbulnya kabut asap dan kerusakan lingkungan merupakan bentuk pelanggaran HAM.
Kasus karhutla, polisi periksa Bupati Pelalawan soal korporasi Malaysia
Sebanyak 9 perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus Karhutla oleh pemerintah digugat perdata dengan nilai total Rp3,15 triliun.
Pemerintah digugat perkara karhutla
Mahkamah Agung (MA) pada Juli 2019 memutuskan pemerintah bersalah atas karhutla di Kalimantan dan harus menjalankan beberapa tuntutan.
Putusan MA dan pemerintah yang abai atasi karhutla
Masyarakat menggugat pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada 2015.
Anies Baswedan resmikan 32 PAUD
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 32 Taman Penitipan Anak (TPA) Negeri dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS).
Riau cabut status darurat pencemaran udara
Indeks standar pencemaran udara Riau telah berada di level baik seiring nihilnya titik api karhutla.
Riau cabut status darurat pencemaran udara
Indeks standar pencemaran udara Riau telah berada di level baik seiring nihilnya titik api karhutla.
Karhutla bikin wisatawan asing enggan kunjungi RI
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berakibat adanya kabut asap membuat wisatawan mancanegara enggan berkunjung ke Indonesia.
Bareskrim jadwalkan pemeriksaan Bupati Pelalawan
Bupati Pelalawan dipanggil lebih dahulu karena spot api di wilayahnya paling mendominasi.
Kapolda Riau janji penanganan karhutla tuntas di bawahnya
Kapolda Riau yang baru janjikan tersangka karhutla akan diproses secara profesional.
Tidak ada SP3 bagi pembakar hutan dan lahan
Total sudah ada 14 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.
Polisi kembali tetapkan korporasi jadi tersangka pembakar lahan
Dua korporasi di Kalteng yang baru ditetapkan tersangka yakni PT Palmindo Gemilang Kencana dan PT Gawi Bahadep Sawit Mekar.
