Pemerintah dinilai berusaha tutupi fakta kekerasan di Desa Wadas
Pemerintah justru berfokus pada perbedaan sikap antar warga dan bukan pada kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat.
Direktur Program Demokrasi dan Keadilan Sosial Public Virtue Research Institute (PVRI), Mohamad Hikari Ersada menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut bahwa proses pemolisian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) sudah sesuai prosedur.
Pangkalnya, Hikari menegaskan, tidak boleh ada dalih apa pun yang dapat digunakan untuk membenarkan pengerahan personel dalam jumlah berlebihan disertai dengan intimidasi dan kekerasan dalam melakukan pengamanan.
"Pernyataan Menkopolhukam bahwa hal tersebut sudah sesuai prosedur harus diuji validitasnya. Faktanya, telah terjadi mobilisasi aparat secara besar-besaran dan sejumlah warga dibawa ke kantor polisi dengan perlakuan yang buruk," ujar Hikari di Jakarta, Kamis (10/2).
Menurut dia, pernyataan pemerintah melalui Kemenko Polhukam agar masyarakat tidak terprovokasi lantaran Desa Wadas masih dalam keadaan tenang dana damai merupakan bentuk pengaburan dan manipulasi informasi.
Selain itu, kata Hikari, pemerintah justru berfokus pada perbedaan sikap antar warga dan bukan pada kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat. Pemerintah mengaburkan konteks penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kekerasan yang terjadi dengan memakai dalih adanya provokasi di sosial media.