Pemerintah takkan terbitkan Perppu Cipta Kerja
Mahfud MD menyatakan, pemerintah menawarkan tiga opsi memperbaiki beleid omnibus law alih-alih perppu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut, pemerintah mengajukan tiga opsi untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Tawaran yang disediakan meliputi uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), legislative review ke DPR, dan menyiapkan tim kerja untuk menampung pendapat yang akan dimasukkan dalam peraturan turunan.
"(Nanti dimasukkan) dalam PP (peraturan pemerintah), perpres (peraturan presiden), perda (peraturan daerah). Itu jalan keluar yang digunakan. Kalau mau menggunakan opsi dari (disertasi) yang pernah saya bangun," ucapnya dalam sebuah webinar, Selasa (17/11).
Mahfud melanjutkan, pemerintah belum membuka peluang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker. Kilahnya, opsi tersebut dapat menimbulkan perdebatan baru.
"Ada juga yang mengusulkan dibuat saja perppu gitu agar (ada substansi yang bisa) diubah. Itu sekarang belum menjadi opsi pemerintah karena begini, kalau mengubah perppu, nanti akan ramai," tuturnya.
Menurutnya, Akan banyak tuntutan baru mengubah substansi lain UU Ciptaker jika perppu diterbitkan. "Saya lihat ini enggak selesai-selesai (apabila terjadi)."