Politikus Golkar minta Pemprov DKI evaluasi perubahan nama jalan di Jakarta
Pemprov DKI perlu membangun komunikasi intens dengan masyarakat, utamanya di lokasi-lokasi yang bakal terjadi perubahan nama jalan.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Christina Aryani meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi perubahan nama di Jakarta. Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II itu mengaku mendapat banyak masukan masyarakat terkait perubahan nama jalan di DKI Jakarta.
Menurut Christina, kebijakan tersebut banyak mendapat protes warga karena minimnya sosialisasi dan tidak melalui proses konsultasi warga terlebih dahulu. Dia menilai, protes warga juga beralasan karena perubahan nama jalan membuat warga kerepotan mengganti dokumen kependudukan, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), serta dokumen kependudukan lainnya.
"Konsekuensi perubahan nama jalan juga berimplikasi pada berubahnya dokumen administrasi warga, yang pengurusannya perlu proses. Kami mendapat banyak masukan warga yang meminta Pemrov DKI mengevaluasi lagi kebijakan ini," kata Christina kepada wartawan, di Jakarta, Senin (18/7).
Menurut Christina, supaya kebijakannya berjalan baik Pemrov DKI juga perlu membangun komunikasi intens dengan masyarakat terlebih dahulu utamanya di lokasi-lokasi yang bakal terjadi perubahan nama jalan.
"Karena banyak juga warga yang protes akibat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Tentu warga sebaiknya juga dilibatkan sehingga tidak terkesan dipaksakan," ujar Christina.