Percepat penyelesaian laporan, Ombudsman RI teken MoU dengan Pemda Malut
Komitmen dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pencegahan malaadministrasi adalah contoh yang baik bagi daerah lain..
Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Morotai Selatan. Mou ini diteken untuk percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di wilayah Maluku Utara.
Ruang lingkup kerjasama di antaranya, percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, pencegahan malaadministrasi, pengawasan penyelenggaran pelayanan publik, pertukaran informasi/data dan kegiatan lain yang disepakati di wilayah Maluku Utara.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya mengatakan bahwa Ombudsman RI ingin selalu membangun koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD, khususnya untuk upaya mendorong perangkat dan regulasi di daerah guna memenuhi standar dan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap dengan MoU ini pemerintah daerah dan DPRD baik provinsi, kota dan kabupaten yang sudah tandatangan bisa bekerja sama dengan Kepala Perwakilan Maluku Utara untuk bersinergi sesuai dengan komitmen tadi menyelesaikan laporan atau keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang perlu dioptimalkan. Dan terus melakukan upaya penyempurnaan pelayanan publik,” kata Najih di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/11).
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan bahwa MoU ini merupakan respon balik dari kunjungan kerja yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu ke wilayah Maluku Utara. Hery Susanto mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Utara. Ia menilai ini komitmen dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pencegahan malaadministrasi adalah contoh yang baik bagi daerah lain..