Rapor merah Jokowi atas pelanggaran HAM di Papua
Pada tahun ketiga masa jabatannya, tidak ada satupun perhatian yang diberikan Jokowi pada HAM.
Papua darurat HAM. Ungkapan ini mungkin tepat ditujukan usai sejumlah peristiwa kekerasan yang menelan korban di Papua, baik yang terjadi baru-baru ini terjadi atau peristiwa lampau.
Masih membekas diingatan pada pagi hari 8 Desember 2014 pasukan keamanan markas militer dan kepolisian Kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua melepaskan tembakan ke arah ratusan pengunjuk rasa yang terdiri dari orang-orang Papua. Saat itu, massa berdemonstrasi karena sehari sebelumnya 11 orang remaja Papua dipukul oleh personil tentara.
Massa yang marah mulai melempari markas kepolisian dan militer tersebut dengan batu dan kayu. Alih-alih menenangkan massa, pasukan keamanan membalas amukan tersebut dengan melepaskan timah panas yang menewaskan empat orang demonstran.
Pada saat itu bertepatan baru saja dilantiknya Joko Widodo sebagai Presiden. Jokowi yang kemudian merayakan natal di Jayapura, Papua pada 27 Desember 2014 berjanji mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus penembakan tersebut dengan segera.
Memang dalam kampanye-kampanyenya sebelum terpilih menjadi presiden, Jokowi menebar janji soal penegakan HAM dan penuntasan kasus HAM masa lalu di Papua. Walhasil, pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla menang telak di tanah Cendrawasih ini.