Persoalan keamanan jadi kendala pelaksanaan Pilkada di Papua

Meskipun berjalan lancar, perhelatan Pilkada Serentak 2018 bukan berarti tanpa kendala, terutama di provinsi Papua. Setidaknya, tiga kabupaten di provinsi Papua tidak bisa menggelar Pilkada serentak 2018 pada Rabu (27/6).

Kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di Papua bukanlah karena persoalan teknis, karena logistik dan waktu telah disiapkan. Kendala utama yang menjadi ganjalan adalah persoalan keamanan.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan di kabupaten Ndunga, terdapat permasalahan logistik yang tidak bisa dikirim ke kabupaten tersebut. Pesawat yang membawa logistik ke wilayah tersebut, ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada hari Senin (25/6) dan hari H pelaksanaan pilkada serentak, Rabu (27/6).

"Di Kabupaten Nduga, ada 29 distrik, dengan 383 TPS melaksanakan pemungutan suara hari ini," kata Pramono melalui telepon, Kamis, (28/6).

Sementara itu, di Kabupaten Paniai ada 23 distrik, dengan 261 TPS belum bisa dilakukan pemungutan suara, karena logistik yang berada di kabupaten/kota tidak bisa didistribusikan keluar. Kantor KPU setempat dikepung massa, sehingga pihak keamanan setempat merekomendasikan Pilkada ditunda terlebih dahulu. 

Persoalan ini berawal dari sengketa pasangan calon yang memutus calon bupati Paniai, Hengky Kayame, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar. Lalu, oleh KPU dibatalkan karena tidak memenuhi syarat (TMS).

Namun, setelah dinyatakan TMS oleh KPU, paslon tersebut melakukan gugatan kepada Panwaslu, yang pada akhirnya dikabulkan permohonannya.

"Jadi yang tadinya dibatalkan KPU, kemudian hidup lagi, jadi dua paslon. Nah, masyarakat di sana menolak dan meminta agar paslon tetap satu, mereka menolak dua paslon," ungkap pria yang akrab disapa Pram.

Menurutnya, hal itu persoalan yang terjadi hanya berdampak pada pemilihan Bupati. Adapun pemilihan gubernur tetap berjalan sesuai jadwal.

Untuk itu, KPU masih terus berkoordinasi dengan Panwas dan aparat setempat untuk meminta jaminan keamanan agar dapat mendistribusikan logistik pemilu. Menurut Pram, pihaknya belum bisa memastikan keputusan waktu pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Paniai.

Sementara itu, sebagian wilayah di Kabupaten Yahukimo juga belum melaksanakan Pilkada. Setidaknya ada 87 TPS yang tersebar di delapan distrik, yang direncanakan akan dilaksanakan pemungutan suara susulan.

Adapula di daerah lain yang juga belum menggelar Pilkada, misalnya Rokan Hulu di Provinsi Riau, Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah, dan di Kota Jayapura dan Keerom di Papua.

"Di daerah tersebut tidak banyak, masing-masing hanya satu TPS," katanya.

Di Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua, juga terjadi insiden pembakaran kantor Panwaslu pada Rabu pagi (27/6). Hal tersebut diungkap oleh Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja.

"Namun tidak sampai membakar kantor, hanya membakar sampai teras, dan kemudian bisa dipadamkan oleh aparat Polres Jaya Wijaya, Brimob, dan juga masyarakat setempat," katanya.

"Jadi, memang kondisi di beberapa daerah di Papua, kurang kondusif. Sehingga, kami harapkan aparat keamanan dapat membantu teman-teman di Papua untuk melaksanakan pengawasan pilkada," harapnya.