Gandeng PPATK, Sri Mulyani berharap Indonesia jadi anggota penuh FATF

Indonesia telah berstatus sebagai observer di Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terhitung sejak Juni 2019. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa terima kasih sekaligus penghargaan kepada seluruh tim di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah bekerja sama dengan maksimal, walaupun sedang berada di masa pandemi Covid-19. 

“Meskipun selama ini kedua institusi sudah bekerja sama secara baik. Namun, kami akan makin memformalisir dan meningkatkan melalui memorandum understanding yang ditandatangani pada sore hari ini,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya melalui siaran langsung “Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kemenkeu dan PPATK” di Kanal YouTube Kemenkeu RI, pada Jumat (22/10) sore. 

Penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan oleh keduabelah pihak dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kemenkeu menyebut, selama ini Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sering kali melakukan pertukaran data yang juga bekerja sama dengan PPATK. 

“Selama ini di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sudah sering melakukan pertukaran data dan juga melakukan kerja sama dengan PPATK. Di dalam rangka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama di dalam mengawal penerimaan negara,” jelas Kemenkeu.