Tantangan BRIN dan bagaimana negara maju urus lembaga riset
Negara maju menempatkan lembaga riset langsung di bawah kepala negara dan menggelontorkan dana yang besar.
Usai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (28/4), Laksana Tri Handoko mengungkapkan, ia diberi tugas mengonsolidasikan beberapa lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dalam waktu singkat.
Mandat tersebut diberikan kepada BRIN agar bisa menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik. Harapannya, BRIN tak hanya menjadi motor riset dan inovasi, melainkan juga dapat menjadi fasilitator riset bagi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) lainnya, seperti perguruan tinggi dan swasta.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4), Laksana mengungkapkan, BRIN juga menargetkan memberi dampak ekonomi dari berbagai aktivitas riset dan inovasi dari aneka litbang. Melalui cara itu, mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini percaya bisa memicu investasi di sektor iptek.
Konsep dasar BRIN yang diungkapkan Laksana memang bukan kaleng-kaleng. Namun, organisasi yang dipimpinnya itu bakal menemui jalan terjal dalam mencapai tujuan tadi.
Sebab, menurut mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (2014-2015) Dwisuryo Indroyono Soesilo, pemerintah sudah tak menaruh prioritas pada perkembangan iptek selama satu dasawarsa terakhir.