Tito minta belanja APBD tak ditahan: Harus direalisasikan!

Mendagri Tito Karnavian menilai realisasi belanja kabupaten/kota masih rendah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian/Foto Dok. Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak menahan belanja APBD hingga akhir tahun. Apalagi, saat ini peredaran uang di masyarakat adalah hasil belanja sektor produktif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” ujar Tito dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (14/6).

Ia mengingatkan, belanja APBD membantu perekonomian pusat maupun daerah tetap 'survive’ (bertahan). Belanja APBD juga dapat memancing swasta ikut bergulir dalam pergerakan ekonomi. Ia menuntut kepala daerah mengubah kebiasaannya yang cenderung melaksanakan realisasi penyerapan APBD di akhir tahun.

“Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” tutur Tito.

Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, penyaluran dana pemerintah melalui berbagai program kegiatan diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.