Tolak omnibus law, ribuan buruh demo di depan Balai Kota

Anies Baswedan berjanji, bakal menyampaikan aspirasi pekerja kepada pemerintah pusat.

Suasana unjuk rasa sejumlah serikat pekerja di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (11/3/2020). Alinea.id/Ardiansyah Fadli

Ribuan orang mengatasnamakan Gerakan Buruh DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (11/3). Mereka menuntut penarikan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipker).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta, Winarso, menyatakan, draf sapu jagat (omnibus law) itu takberpihak kepada buruh. Lantaran beberapa pasal di dalamnya merugikan.

"Seperti sistem pengangkatan kerja. Pemodal dan pengusaha diberi keleluasaan dengan sistem outsourcing (alih daya)," ucapnya saat berorasi, beberapa saat lalu.

Dirinya pun meminta Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menjembatani aspirasi pekerja. Untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Gayung bersambut, kata berjawab. Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans) Jakarta mengklaim, pemerintah provinsi (pemprov) berkomitmen menyejahterakan para pekerja di Ibu Kota.