UMP DKI Jakarta 2023 naik jadi Rp4,9 juta, Disnaker: Mudah-mudahan tidak ada perubahan
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6%.
H+3 PSBB, Pemprov Jakarta tutup 23 perusahaan
Jakarta kembali menerapkan PSBB sejak 14 September.
Langgar protokol corona, 7 perusahaan DKI ditutup sementara
Perusahaan dilarang mem-PHK karyawan yang positif Covid-19.
Mbalelo, Pemprov Jakarta tutup sementara 3 perusahaan
Juga terdapat 26 perkantoran yang ditutup sementara karena ditemukan kasus positif Covid-19.
Efektifkan pengawasan, Disnakertrans DKI diminta tambah personel
Terdapat 68 klaster dengan 440 kasus positif Covid-19 di perkantoran Jakarta per 26 Juli.
Kata Disnakertrans DKI soal klaster Covid-19 di perkantoran
Terdapat 68 klaster Covid-19 dengan 440 kasus positif di perkantoran Jakarta per 26 Juli
Perusahaan diminta kooperatif saat pegawai positif Covid-19
Terdapat 68 klaster Covid-19 dengan 440 kasus positif di perkantoran Jakarta per 26 Juli.
PSBB transisi, 453 perusahan di Jakarta disanksi
Hukuman diberikan karena tidak menerapkan protokol kesehatan.
Perkantoran di Jakarta hanya diisi 50% karyawan
Andri Yansyah meminta, perusahaan melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja.
Hingga hari ini, 1.213 perusahaan langgar PSBB Jakarta
Hanya 202 tempat usaha yang ditutup sementara.
Perusahaan pelanggar PSBB Jakarta terus bertambah
Hingga Rabu (13/5), jumlahnya mencapai 1.145 tempat usaha.
Sebanyak 1.100 perusahaan di Jakarta langgar PSBB
188 perusahaan di antaranya dipaksa berhenti beroperasi sementara. Sisanya hanya diberi peringatan.
Belum ada perusahaan pelanggar PSBB Jakarta dicabut izin
Hingga kini, Disnakertrans telah menyetop sementara operasi 141 tempat usaha.
677 perusahaan langgar PSBB Jakarta, 126 ditutup sementara
Penutupan sementara dilakukan hingga 22 Mei 2020.
Makin hari kian banyak perusahaan beroperasi saat PSBB DKI
Penerbitan izin oleh Kemenperin sangat mudah layaknya kondisi normal.
Pemprov DKI kritik Kemenperin izinkan perusahaan nonesensial beroperasi
Apalagi, izin diberikan tanpa melalui survei terlebih dahulu.
Pemprov DKI minta dilibatkan soal izin operasi perusahaan saat PSBB
Kemenperin pun diminta tak hanya menerbitkan izin, melainkan mengawasi pelaksanaannya dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar
PSBB Jakarta, 355 perusahaan belum patuhi protokol Covid-19
Mereka hanya disanksi peringatan dan ditutup sementara oleh Disnakertrans.
Pandemi Covid-19, 323.224 pekerja Jakarta di-PHK dan dirumahkan
Disnakertrans meminta mereka memverifikasi diri agar bisa terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja.
'Melunak', sikap Pemprov DKI soal perusahaan beroperasi saat PSBB
Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya mengancam mencabut izin perusahaan nonesensial yang melanggar. Sekarang justru diperkenankan.
Tolak omnibus law, ribuan buruh demo di depan Balai Kota
Anies Baswedan berjanji, bakal menyampaikan aspirasi pekerja kepada pemerintah pusat.
Perusahaan di DKI diminta tingkatkan kewaspadaan Covid-19
Salah satunya, mengecek kondisi kesehatan karyawannya.
