Elite politik dituding ngotot kepala daerah dipilih DPRD
Wacana memilih kepala daerah (pilkada) secara langsung kembali dipilih oleh DPRD menguat lagi.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengangap rencana evaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung atau melalui DPRD merupakan suatu kehendak elite. Bahkan, dia menilai ada suatu kepentingan oligarki di balik rencana tersebut.
"(Rencana pilkada tidak langsung) kehendak elite itu. Bahkan saya bilang, ini ada transformasi dari oligarki," kata Zulfikar, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
Menurutnya, mekanisme pilkada secara langsung itu harus tetap berjalan. Pasalnya, teknis pemilihan tersebut sudah menjadi jalan terbaik lantaran dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
"Karena dengan (pemilihan) langsung ini rakyat berdaulat penuh, dan dengan pilkada langsung membuat paslon itu tertuntut untuk bertanggung jawab kepada rakyat," ucap dia.
Senada dengan Zulfikar, Direktur Eksekutif Nations and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih juga menganggap, mekanisme pilkada secara langsung dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, salah satu representasi kedaulatan rakyat itu ialah pilkada langsung