Isu Pemilu 2024 diundur kembali mencuat. Kali ini digosok Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Usul Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur kembali berhembus. Setelah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, kali ini giliran Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang "menggosoknya".
Menurut Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Johermansah Djohan, wacana tersebut sangat riskan lantaran berpeluang melahirkan terjadinya konflik politik nasional. Dia pun mengkritik para elite yang memainkan isu ini.
"Kalau bikin usulan sebagai pimpinan bangsa jangan pengarep-arep, jangan terlalu bebas gitu, ya. Harus kuat dasar konstitusinya," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2).
Johermansah menyatakan demikian karena permintaan agar pemilu ditunda 1-2 tahun tidak memiliki alas hukum yang kuat bahkan bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).
UUD 1945, ungkapnya, mengatur masa jabatan presiden/wakil presiden secara ketat. Pasal 7 UUD 1945 pun membatasi masa jabatan kepala negara paling lama dua periode. Karenanya, Cak Imin diminta tak terlalu berharap aspirasinya bakal terwujud.