Pengamat sebut manajemen pemilu serentak buruk

Perludem berharap mekanisme pemilu serentak saat ini adalah yang pertama dan terakhir.

Petugas KPPS menunjukkan kertas suara kepada saksi pada perhitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (27/4)./AntaraFoto

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang dilangsungkan secara serentak, dipandang telah membuat beban kerja para kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) semakin berat, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, banyaknya petugas KPPS yang meninggal, tak bisa dilepaskan dari buruknya manajemen pemilu serentak. "Mereka bekerja hampir 24 jam untuk menyelenggarakan pemilu, di ruangan terbuka dan ini rentan. Jadi memang ada beban kerja yang tak wajar dan tak normal yang harus dipikul petugas KPPS," katanya.

Titi pun memandang, ada yang salah dalam perekrutan para petugas  KPPS di lapangan, lantaran tak diperhitungkan batas atas usia petugas KPPS yang akan bertugas, alhasil banyak yang tidak kuat dalam menanggung beban kerja di lapangan.

Semestinya KPU melakukan perekrutan secara terbuka dan transparan dalam merekrut petugas KPPS, dan jangan menerima orang yang sudah tua sebagai petugas KPPS.

"Tapi  harus diimbangi dengan sistem dan menajemen pemilu yang baik. Percuma sudah ditetapkan batas atas usia petugas KPPS, tapi manajemen tak diperbaiki, karena masalah yang utama bagi saya adalah soal jam kerja yang tak wajar," katanya.