Solusi persoalan HAM tak sekadar ganti Jaksa Agung
Kubu Prabowo menilai kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak juga masuk ke meja hijau karena kepentingan politis.
Komitmen penegakan hak asasi manusia (HAM) para kandidat yang berlaga di Pilpres 2019 lemah. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) Hairansyah mengatakan, kedua kubu tampak tak ingin menjadikan HAM sebagai prioritas dan tak punya strategi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Kita melihat dari dua kubu ini tidak ada bentuk penyelesaian yang konkret yang ingin dilakukan. Misalkan apakah itu menjadi isu prioritas, dan strateginya seperti apa, itu yang tidak terlihat," ujar Hairansyah dalam diskusi 'Membedah Visi Misi HAM Pasangan Nomor Urut 02' di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/2).
Selain Hairansyah, hadir dalam diskusi tersebut politikus Gerindra Habiburokhman dan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid. Menanggapi pernyataan Hairansyah, Habiburokhman berkilah kubunya sudah punya sejumlah langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Salah satunya ialah memastikan Jaksa Agung bukan berasal dari kalangan politikus. "Jadi, menurut saya, penting penunjukan Jaksa Agung bukan kader partai politik dan tidak berlatar belakang dekat dengan kelompok politik tertentu," ujarnya.
Hairansyah membalas argumentasi Habiburokhman. Menurut dia, menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang rumit tak bisa diringkus dengan solusi yang hanya sekadar mengganti Jaksa Agung. "Bahasa dan rencananya masih relatif (sederhana) sekali," cetus dia.