DPR menegaskan pentingnya pendalaman terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menghambat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, sesuai dengan visi Astacita.
Dewan Perwakilan Daerah (DPR) menegaskan pentingnya pendalaman terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menghambat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, sesuai dengan visi Astacita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah.
Anggota Komisi V DPR Yanuar Arif Wibowo, menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap program pembangunan infrastruktur desa, termasuk jembatan gantung yang menjadi sarana vital bagi masyarakat di daerah terpencil. Ia mengusulkan agar pemerintah bersama DPR melakukan kajian lebih mendalam sebelum persetujuan final.
“Astacita keenam ini bicara tentang desa. Jembatan gantung yang ada di desa bisa kosong kalau kita tidak memperhatikan implementasi efisiensi ini dengan cermat. Saya usul kita lakukan pendalaman lebih dulu sebelum memberikan persetujuan,” ujar Yanuar dalam Rapat Komisi V DPR bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan mitra kerja Komisi V lainnya, Kamis (6/2).
Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran termasuk Kementerian PU yang dipangkas dari pagu tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp110,9 triliun menjadi Rp29,6 triliun. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan meskipun anggaran mengalami pemangkasan, kementeriannya tetap menargetkan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan sepanjang 126 kilometer (km) pada tahun 2025.
Namun, Yanuar mengingatkan efisiensi anggaran harus tetap memastikan pemerataan pembangunan desa berjalan optimal.