Pemerintah agar tidak lengah dan lebih aktif dalam mencegah serta melindungi WNI yang bekerja di luar negeri.
Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI), khususnya tenaga kerja migran, kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi I DPR, Machfud Arifin, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dan lebih aktif dalam mencegah serta melindungi WNI yang bekerja di luar negeri.
Machfud mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di peringkat kelima sebagai daerah pengirim tenaga kerja migran terbanyak di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, di balik angka resmi tersebut, ia menyoroti maraknya pengiriman tenaga kerja secara ilegal yang masih terjadi dan kerap kali menjebak masyarakat dalam jaringan perdagangan manusia.
“Banyak tenaga kerja migran berasal dari NTB. Meski sebagian besar tercatat secara legal, tetap saja masih ada yang diberangkatkan secara ilegal. Janjinya berangkat ke Jepang atau Taiwan, tapi ternyata bodong. Korban sudah keluar uang puluhan juta rupiah, tapi tak kunjung berangkat. Ini jelas bentuk TPPO,” tegas Machfud dalam keterangan, dikutip Sabtu (2/5).
Ia menekankan praktik TPPO sering berkamuflase sebagai perekrutan tenaga kerja, padahal di baliknya terdapat jaringan kriminal yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.
Salah satu kasus mencolok yang diangkat Machfud adalah penyekapan WNI di Kamboja, yang menurutnya menjadi bukti nyata lemahnya sistem perlindungan jika proses keberangkatan tidak dilakukan secara resmi. Dalam banyak kasus, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hingga pemerasan.