Percepatan penyusunan RUU merupakan terobosan dalam memperkuat kepastian hukum di wilayah maritim Indonesia.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat kepastian hukum di wilayah maritim Indonesia serta meningkatkan hubungan diplomatik strategis dengan Vietnam.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan pembentukan RUU ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meneguhkan kedaulatan Indonesia di laut melalui pengaturan batas wilayah yang jelas, sah, dan diakui secara internasional.
“Urgensi dari pembentukan RUU ini terletak pada pentingnya menciptakan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Ini akan menjadi tonggak penting dalam tata kelola wilayah laut kita,” ujar Utut saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pakar dan akademisi di Gedung DPR, Selasa (29/4).
Menurut Utut, tahapan penyelarasan naskah akademik yang sedang berlangsung memegang peran krusial. Harmonisasi naskah akademik dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal (dengan undang-undang yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan peraturan lain yang setara), menjadi fondasi penting dalam menyusun rancangan regulasi yang kokoh dan tidak tumpang tindih.
“Melalui tahapan ini, kita bisa melihat seberapa kuat landasan dan jangkauan pengaturan dalam RUU tersebut. Kualitas rancangan perundang-undangan sangat ditentukan oleh ketepatan naskah akademiknya,” jelasnya.