Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Manggarai Timur. Selain memberikan dukungan langsung bagi masyarakat terdampak, Kemendagri mendorong keterlibatan pemerintah daerah lain untuk memperkuat penanganan bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebelumnya turun langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan penanganan di lapangan. Dalam kunjungannya, Tito meninjau sejumlah lokasi terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait langkah penanganan dan pemulihan.
Di Manggarai Timur, Kemendagri memberikan sejumlah dukungan bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut antara lain tali asih bagi ahli waris korban meninggal dunia, dua unit genset, 10 velbed, serta dukungan untuk dua desa terdampak. Dukungan ini diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat sekaligus menunjang operasional posko penanganan bencana.
Penanganan juga diarahkan pada percepatan pendataan kondisi masyarakat dan kerusakan akibat gempa. Data yang akurat diperlukan pemerintah untuk menentukan kebutuhan bantuan serta menjadi dasar dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Tito menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurutnya, penanganan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja bersama sesuai kapasitas masing-masing.
“Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, baru-baru ini.
Kolaborasi tersebut turut terlihat dari keterlibatan sejumlah pemerintah daerah di luar NTT. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jawa Timur, dan Bali memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan lintas daerah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat penanganan di wilayah yang membutuhkan.
Selain bantuan fisik, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga mengambil langkah untuk membantu masyarakat terdampak yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan. Tim Dukcapil diturunkan ke sejumlah kabupaten terdampak untuk mendukung percepatan pemulihan administrasi kependudukan masyarakat.
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai langkah Kemendagri dalam mendorong dukungan lintas sektor penting di tengah situasi bencana.
Menurutnya, TNI, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah perlu bekerja dalam satu orkestrasi agar kewenangan, sumber daya, logistik, dan pelayanan publik dapat bergerak cepat.
“Praktik collaborative governance sangat penting dalam penanganan krisis. Pemerintah harus mampu mengonsolidasikan seluruh kapasitas pemerintahan. Solidaritas antar pemerintah menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan berarti bekerja sendiri-sendiri, tetapi tetap berada dalam tanggung jawab bersama sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional,” ujar Yohanes, kepada wartawan, Senin (31/8).
Menurut Yohanes, kecepatan koordinasi menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik dalam kondisi darurat. Semakin cepat dukungan lintas pihak dilakukan, semakin cepat pula kebutuhan dasar masyarakat dapat tersalurkan.
Karena itu, ia mengingatkan agar lambannya respons birokrasi tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang telah terdampak bencana.
“Solidaritas antar-pemda adalah bentuk nyata gotong royong dalam tata kelola pemerintahan. Dalam bencana, batas administratif tidak boleh menjadi batas solidaritas dan pelayanan kemanusiaan,” kata Yohanes.
