OTT KPK terhadap dua kepala daerah kembali menegaskan korupsi di daerah masih sistemik. ICW menyoroti lemahnya pengawasan dan tata kelola partai.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) kembali memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Peristiwa ini menegaskan praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi persoalan serius yang belum berhasil diputus.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah serta buruknya tata kelola partai politik sebagai faktor utama berulangnya kasus korupsi kepala daerah.
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, delapan kepala dan wakil kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Enam di antaranya terjaring OTT KPK sepanjang 2025, sementara dua lainnya ditangkap pada pertengahan Januari 2026.
Data ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 356 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Angka tersebut menunjukkan korupsi di tingkat daerah bersifat sistemik, bukan semata persoalan individu.
Rentannya sektor pengadaan