INFID menilai kebebasan sipil Indonesia berada di persimpangan berbahaya akibat menguatnya militerisme dan meningkatnya sikap represif aparat.
Tantangan kebebasan sipil di Indonesia dinilai berada pada persimpangan berbahaya dan membutuhkan solidaritas kuat antar-elemen masyarakat sipil untuk merespons menguatnya militerisme. Gejala militerisme ini terlihat dari semakin represifnya aparatur negara dalam menanggapi suara kritis masyarakat.
Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya demonstran yang ditetapkan sebagai tersangka usai demonstrasi Agustus 2025 lalu. Penetapan status hukum itu dilakukan dengan alasan tanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi selama rangkaian aksi berlangsung.
Situasi ini menegaskan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil guna menjaga keberlanjutan gerakan. Tanpa konsolidasi yang solid, militerisme dikhawatirkan semakin meluas dan membungkam ruang-ruang demokrasi.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Merawat Ruang, Menguatkan Gerakan” yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Jakarta Selatan, Rabu (28/1).
Direktur Eksekutif INFID, Siti Khoirun Ni'mah, menyampaikan agenda koalisi masyarakat sipil pada 2026 harus membuka ruang saling menguatkan demi menjaga kebebasan berekspresi tetap terjamin.