Menguatnya militerisme dinilai membahayakan ruang kebebasan sipil

Tantangan kebebasan sipil di Indonesia dinilai berada pada persimpangan berbahaya dan membutuhkan solidaritas kuat antar-elemen masyarakat sipil untuk merespons menguatnya militerisme. Gejala militerisme ini terlihat dari semakin represifnya aparatur negara dalam menanggapi suara kritis masyarakat.

Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya demonstran yang ditetapkan sebagai tersangka usai demonstrasi Agustus 2025 lalu. Penetapan status hukum itu dilakukan dengan alasan tanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi selama rangkaian aksi berlangsung.

Situasi ini menegaskan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil guna menjaga keberlanjutan gerakan. Tanpa konsolidasi yang solid, militerisme dikhawatirkan semakin meluas dan membungkam ruang-ruang demokrasi.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Merawat Ruang, Menguatkan Gerakan” yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Direktur Eksekutif INFID, Siti Khoirun Ni'mah, menyampaikan agenda koalisi masyarakat sipil pada 2026 harus membuka ruang saling menguatkan demi menjaga kebebasan berekspresi tetap terjamin.

“Agenda kita ke depan adalah memperkuat jaringan, karena ada fenomena militerisme yang semakin menguat,” kata Ni’mah kepada Alinea.id.

Menurutnya, menjaga kebebasan masyarakat sipil bukan sekadar mempertahankan suara kritis, melainkan juga instrumen penting untuk memastikan keadilan sosial benar-benar terimplementasi dalam kehidupan masyarakat.

“Kami ingin keadilan sosial tetap menjadi fokus, bukan hanya keadilan bagi elite, tetapi juga bagi masyarakat di akar rumput,” ujarnya.

Ni’mah juga menilai koalisi masyarakat sipil rentan terkooptasi oleh rezim yang dinilai memiliki agenda mereduksi peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk melalui rencana pendanaan OMS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, OMS didorong untuk mencari alternatif keberlanjutan organisasi di tengah krisis pendanaan yang saat ini dihadapi banyak lembaga masyarakat sipil.

“Kami berpandangan bahwa simpul gerakan dan jaringan adalah sumber daya utama, bukan semata dana. Karena itu, simpul gerakan dan jaringan harus terus diperkuat,” tutur Ni’mah.