Prabowo mengungkapkan wacana penghapusan pekerja outsourcing saat berpidato pada peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5)
Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem pekerja alih daya alias outsourcing dinilai tak realistis. Peneliti dari Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono mengatakan wacana itu sulit direalisasikan lantaran potensial diganjal perusahaan penyalur tenaga kerja outsourcing.
"Perlu juga bicara dengan perusahaan penyalur outsourcing dan perusahaan pengguna outsourcing. Belum tentu mau mereka karena ini bicara efisiensi. Bisa jadi mereka justru tidak mau menerima (penghapusan) outsourcing karena ada kewajiban menjadikan pegawai tetap dan uang pensiun," kata Triyono kepada Alinea.id, Sabtu (3/5).
Prabowo mengungkapkan wacana penghapusan pekerja outsourcing saat berpidato pada peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). Menurut Prabowo, sistem kerja outsourcing bakal dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Pada dasarnya, Triyono setuju bila outsourcing dihapuskan. Pasalnya, sistem kerja semacam itu cenderung ekploitatif karena mengabaikan hak-hak pekerja. Namun, ia tak yakin perusahaan pengguna dan penyalur tenaga outsourcing mau berkompromi.
"Sebenarnya, ini (penghapusan outsourcing) bisa dilakukan. Tinggal kemauan saja. Tetapi, untuk melaksanakannya juga perlu melihat kondisi ekonomi saat ini yang sedang banyak badai PHK (pemutusan hubungan kerja)," jelas Triyono.