Isu beras oplosan terus bergulir. Menteri Amran menyebut akan ada puluhan pengusaha beras yang bakal diperiksa polisi.
Di tengah kegaduhan publik akibat isu beras oplosan, Perum Bulog tampil bak pahlawan. Menggandeng kementerian terkait dan sejumlah BUMN strategis, Bulog menggelar gerakan pangan murah (GPM) beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Seremoni operasi pasar itu digelar di Kantor Pos Besar Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7) lalu.
Di sela kunjungan kerja di Majene, Sulawesi Berat, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah sudah menyiapkan beras 1,3 juta ton untuk operasi pasar Bulog. Ia optimistis operasi pasar itu akan membuat harga beras turun dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.
"Di Malaysia, Jepang, Filipina itu terjadi kesulitan beras. Harga beras di Jepang itu Rp100 ribu per kilogram. Kita bersyukur harga beras kita kisaran Rp13.000-Rp 15.000 per kilogram. Kita tidak ingin kesulitan beras terjadi di indonesia," kata Amran dalam sebuah keterangan pers, Minggu (20/7).
Sebelumnya, Amran mengumumkan hasil investigasi lapangan Satgas Pangan mengenai dugaan maraknya beras oplosan yang beredar di pasar. Dari 268 merek beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 provinsi, menurut Amran, sebanyak 212 merek ditemukan bermasalah.
Data Satgas Pangan menunjukkan sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21% memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan. Amran menyebut rakyat dirugikan kisaran Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik beras oplosan itu.