Isu beras oplosan: Arena pencitraan Menteri Amran?

Di tengah kegaduhan publik akibat isu beras oplosan, Perum Bulog tampil bak pahlawan. Menggandeng kementerian terkait dan sejumlah BUMN strategis, Bulog menggelar gerakan pangan murah (GPM) beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan.  Seremoni operasi pasar itu digelar di Kantor Pos Besar Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7) lalu. 

Di sela kunjungan kerja di Majene, Sulawesi Berat, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah sudah menyiapkan beras 1,3 juta ton untuk operasi pasar Bulog. Ia optimistis operasi pasar itu akan membuat harga beras turun dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan. 

"Di Malaysia, Jepang, Filipina itu terjadi kesulitan beras. Harga beras di Jepang itu Rp100 ribu per kilogram. Kita bersyukur harga beras kita kisaran Rp13.000-Rp 15.000 per kilogram. Kita tidak ingin kesulitan beras terjadi di indonesia," kata Amran dalam sebuah keterangan pers, Minggu (20/7).

Sebelumnya, Amran mengumumkan hasil investigasi lapangan Satgas Pangan mengenai dugaan maraknya beras oplosan yang beredar di pasar. Dari 268 merek beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 provinsi, menurut Amran, sebanyak 212 merek ditemukan bermasalah. 

Data Satgas Pangan menunjukkan sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21% memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan. Amran menyebut rakyat dirugikan kisaran Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik beras oplosan itu. 

Saat ini, Amran mengklaim sudah ada 25 pengusaha beras yang dimintai keterangan terkait isu beras oplosan. Ia menyebut akan ada sekitar 40-50 perusahaan beras yang diperiksa kepolisian secara maraton. "Perusahaan yang tidak ikut aturan, ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo," ujar Amran. 

Sosiolog dari Universitas Trunojoyo Madura, Iskandar Dzulkarnain menyebut ada banyak kejanggalan dari isu beras oplosan yang diungkap Mentan Amran. Apalagi, banyak pengusaha beras mengeluhkan terus merugi lantaran harga gabah yang terus-menerus merangkak naik.

"Seharusnya Bulog dan Menteri Pertanian yang harus bertanggung jawab terkait beras oplosan. Tetapi, apakah oplosan ini baru terjadi? Menurut saya, ini sudah sangat lama terjadi isu ini kembali menyeruak ke permukaan menjadi isu nasional," kata Iskandar kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Iskandar berpendapat isu beras oplosan jadi menggelinding besar lantaran Amran buka-bukaan menyebut merek-merek beras yang biasa dikonsumsi publik. Ia menduga Amran sengaja memainkan isu beras oplosan sebagai arena pencitraan. 

"Padahal, yang dibutuhkan rakyat adalah harga beras murah dan stabil serta tidak adanya impor beras karena gabah besar yang dihasilkan petani tidak terserap semuanya," kata Iskandar. 

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mempertanyakan motif Amran mengungkap isu beras oplosan. Apalagi, temuan Satgas Pangan tidak diungkap secara rinci sehingga publik berspekulasi liar. 

Ia menduga peristiwa maraknya beras oplosan yang diungkap Menteri Amran terjadi pada 2024. Pasalnya, Bulog baru kembali menyalurkan beras SPHP pada 12 Juli 2025 setelah lebih dari 5 bulan menyetop distribusi. Adapun pada 2024, beras SPHP yang disalurkan Bulog mencapai 1,4 juta ton. 

"Jadi, patut diduga, sebesar 1 juta ton beras SPHP diduga dioplos itu waktu kejadiannya tahun lalu. Bukan tahun ini. Itu pun perlu dipastikan apakah benar yang dioplos mencapai 80% dari 1,4 juta ton karena persentase ini amat besar," kata Khudori dalam keterangan terlulis yang diterima Alinea.id. 

Menurut Khudori, aktivitas "oplos-mengoplos" lazim dilakukan dalam industri beras dan tidak selalu bermakna negatif. Praktik oplos-mengoplos beras bisa jadi dilakukan pelaku usaha beras untuk menyesuaikan selera pasar, menjaga kualitas dan menyesuaikan harga sesuai keterjangkauan konsumen. 

"Hanya saja, kata oplos sudah kadung bercitra negatif dan buruk. Padahal, oplos itu sama dengan mencampur. Aktivitas mencampur tidak hanya terjadi di beras, tapi juga di kopi dan teh misalnya. Barista, misalnya, harus meracik campuran kopi untuk mendapatkan rasa, aroma, dan sensasi tertentu," kata Khudori. 

Nuansa kepentingan

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih berpendapat publik mulai kehilangan kepada produsen beras akibat pemberitaan masif soal isu beras oplosan. Ia menduga ada banyak kepentingan yang bermain dalam isu beras oplosan. 

"Saya enggak mau bilang ini pencitraan Mentan. Tetapi, seharusnya yang banyak ngurusin ini Bapanas. Sebaiknya, hentikan ini (isu beras oplosan) dan kerja saja," kata Henry. 

Sebelumnya, sejumlah pengusaha beras yang diwawancara Alinea.id mengatakan merasa diperlakukan tak adil karena isu beras oplosan. Saat ini, menurut mereka, banyak pengusaha merugi lantaran harga gabah terus naik, sedangkan harga eceran tertinggi tak ikut terkerek. 

Salah satunya ialah pengusaha beras dari PT Belitang Panen Raya, Johan Winata. Menurut Johan, PT Belitang Panen Raya sudah menyetop produksi beras medium Raja Biru, Mangga, dan Naruto Kuning sejak 7 Juli 2025 karena harga gabah yang terus melonjak naik. 

Selain itu, penggilingan juga sedang ketar-ketir karena stok gabah untuk produksi menipis. Pasalnya, mayoritas hasil panen masa tanam pertama 2025 diserap oleh Bulog. Demi mewujudkan swasembada, menurut Johan, semua penggilingan wajib menyetor sebagian beras mereka ke Bulog. 

Per 29 Mei 2025, stok beras Bulog telah menyentuh 4 juta ton, tertinggi sejak badan itu didirikan pada 1967. Lonjakan cadangan beras pemerintah (CBP) terutama terjadi pada periode Januari-Mei 2025, mencapai 1,8 juta ton. 

"Ya, kosong di semua penggilingan, mau besar maupun kecil. Harga mulai naik. Nah, kalau harga naik, apakah pengusaha beras disalahkan lagi? Dikatakan mengoplos dan tidak sesuai standar dan merugikan konsumen? Konsumen mana yang dirugikan?" tanya Johan.