Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja di-PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. Hal itu disampaikan Puan menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini.
"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani, dikutip Jumat (23/5).
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengumumkan angka PHK. Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja di-PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
Menurut Puan, kenaikan angka PHK bukan sekadar statistik, tapi pengingat krisis ketenagakerjaan sudah semakin parah di Indonesia dan mendorong pemerintah merespons dengan strategi yang konkret.
"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.