Menteri Kebudayaan Fadli Zon diprotes karena menyebut pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998 sekadar rumor.
Pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon soal tak adanya bukti pemerkosaan massal pada peristiwa kerusuhan 1998 memantik polemik. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menyebut Fadli berupaya membelokkan sejarah. Apalagi, Kemenbud sedang menggarap proyek buku penulisan ulang sejarah Indonesia.
Protes keras, salah satunya, disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia (AII) Usman Hamid. Menurut Usman, tak sepatutnya Fadli Zon menyebut pemerkosaan massal pada era itu sebagai rumor semata.
"Dia juga tidak memiliki otoritas untuk menyebut peristiwa pemerkosaan massal itu ada atau tidak... Menteri Kebudayaan sekarang seperti memberikan penyangkalan interpretatif," ucap Usman dalam sebuah keterangan video, Selasa (17/6).
Dalam wawancara bersama Pimred IDN Times Uni Lubis, Senin (8/6) lalu, Fadli Zon mengklaim tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan massal terhadap para perempuan beretnis Tionghoa pada 1998 benar-benar terjadi.
"Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ucap Fadli.