Aktivis 98 tuding isu tunda Pemilu 2024 untuk kepentingan reshuffle

Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 1998 dan aktivis 98 Jawa Barat menuding isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan reshuffle atau perombakan kabinet semata. PPJNA meminta elite politik untuk tidak mendikte Jokowi soal reshuffle dengan dua isu tersebut.

"Kami menduga bahwa rumor, pendapat dan gerakan politik mengenai penundaan pemilihan presiden (pilpres) dan atau perpanjangan masa jabatan presiden semata untuk menekan Presiden Jokowi dengan motif mendikte presiden dalam hal komposisi reshuffle kabinet semata," ujar Ketua Umum PPJNA '98 Anto Kusumayudha dalam keterangannya, Rabu (16/3).

Menurut Anto, tidak ada alasan logis, konstitusional dan fakta sosial-politik serta sikap ambigu partai politik terhadap jadwal Pilpres 2024 yang dapat diterima akal sehat.

"Debat ini menempatkan banyak pihak bawa kedunguan massal, yang sengaja menciptakan kegaduhan dan memojokkan presiden seakan-akan terlibat pada persoalan tersebut, dan apalagi keikutsertaan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam proses tersebut," ujarnya.

Anto menegaskan, karena tidak ada alasan yang cukup, selain kegaduhan semata, pihaknya berpendapat isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden semata soal Luhut dan partai politik yang mendikte Jokowi terkait reshuffle kabinet yang sebelumnya sempat akan dilakukan.