Angkat martabat negara, PKN kedepankan pembangunan berbasis desa
"Dengan pendekatan ini, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat langsung."
Partai Kebangkitan Nasional (PKN) meyakini pembangunan berbasis desa merupakan pendekatan efektif dalam mengangkat harkat dan martabat negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan politik kebijakan dalam membuka struktur kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat desa dalam mengakses kebijakan dan regulasi pembangunan.
"Dengan pendekatan ini, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat langsung. Di antaranya, pertama, memangkas ekonomi berbiaya tinggi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ucap Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Jawa Barat (Jabar), Lukman Malanuang, dalam keterangannya, Jumat (17/3).
Kedua, menutup potensi pungutan liar (pungli) dalam pelayanan dasar publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat izin usaha pertambangan (SIUP), surat izin mengemudi (SIM), akta lahir, dan lain-lain. Ketiga, meningkatkan produktivitas usaha karena menguatnya kualitas layanan teknologi informasi di desa.
"Keempat, menumbuhkan sektor usaha rakyat seiring naiknya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Terakhir atau yang kelima, menumbuhkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, berkarakter sehingga menjadi generasi tangguh yang mandiri dan berdaya saing tinggi," tuturnya.
Untuk mewujudkan program tersebut, lanjut Lukman, PKN Jabar melakukan berbagai langkah. Misalnya, mengadvokasi kebijakan kementerian/lembaga agar menyusun kebijakan/regulasi tentang redistribusi aparatur sipil negara (ASN).