Aroma politik bansos pangan Jokowi

Jokowi memperpanjang distribusi bantuan pangan hingga Juni 2024. Artinya, bansos bakal dibagikan selama masa kampanye Pilpres 2024.

Warga menunjukkan uang tunai saat penyaluran bansos tunai tahap VIII di Kantor Desa Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (13/11/2020). Foto Antara/M. Bagus Khoirunas

Bantuan sosial (bansos) "darurat" mulai mengalir untuk warga miskin penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia sejak September 2023. Hingga Juni 2024, berbagai skema bansos telah disiapkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah beralasan bansos perlu digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang turun. 

Untuk tahap awal, Jokowi bakal mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin yang terdampak fenomena El-Nino. Anggaran sebesar Rp7,52 triliun disiapkan. Total sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dibidik. Masing-masing akan mendapatkan Rp200 ribu selama November dan Desember. 

Usai bansos El-Nino, bantuan pangan sudah kembali antre. Rencananya, pemerintah bakal memperpanjang bantuan 10 kilogram beras per bulan untuk 22 juta warga miskin. Tak tanggung-tanggung, perpanjangan bantuan diagendakan dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Bantuan telur dan daging, per kuartalnya sekitar Rp446 miliar, juga disiapkan 1,4 juta keluarga rawan stunting. 

"Kalau beras dan (bantuan pangan untuk keluarga rawan) stunting sampai Juni 2024. Hanya itu. El Nino tidak," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11). 

Sebelumnya, Airlangga mengaku telah ditugasi Jokowi untuk menggelontorkan bansos-bansos "darurat". Sejak September 2023, Ketua Umum Partai Golkar itu memang kerap tampil di depan publik untuk mengurusi bansos. Bansos-bansos rutin umumnya masih diurus oleh Kementerian Sosial.