Aroma politik bansos pangan Jokowi

Bantuan sosial (bansos) "darurat" mulai mengalir untuk warga miskin penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia sejak September 2023. Hingga Juni 2024, berbagai skema bansos telah disiapkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah beralasan bansos perlu digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang turun. 

Untuk tahap awal, Jokowi bakal mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin yang terdampak fenomena El-Nino. Anggaran sebesar Rp7,52 triliun disiapkan. Total sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dibidik. Masing-masing akan mendapatkan Rp200 ribu selama November dan Desember. 

Usai bansos El-Nino, bantuan pangan sudah kembali antre. Rencananya, pemerintah bakal memperpanjang bantuan 10 kilogram beras per bulan untuk 22 juta warga miskin. Tak tanggung-tanggung, perpanjangan bantuan diagendakan dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Bantuan telur dan daging, per kuartalnya sekitar Rp446 miliar, juga disiapkan 1,4 juta keluarga rawan stunting. 

"Kalau beras dan (bantuan pangan untuk keluarga rawan) stunting sampai Juni 2024. Hanya itu. El Nino tidak," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11). 

Sebelumnya, Airlangga mengaku telah ditugasi Jokowi untuk menggelontorkan bansos-bansos "darurat". Sejak September 2023, Ketua Umum Partai Golkar itu memang kerap tampil di depan publik untuk mengurusi bansos. Bansos-bansos rutin umumnya masih diurus oleh Kementerian Sosial. 

Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mencium aroma politis dalam perpanjangan masa distribusi bansos pangan. Selain dipegang ketum parpol, distribusi bansos itu juga berbarengan dengan momentum kampanye pemilu, yakni Desember 2023-Januari 2024. 

"Itu indikasi (ditunjuknya Airlangga untuk mengurusi bansos) yang kuat. Jadi, sulit sekali menyangkal kalau bansos-bansos ini tidak dipakai untuk kepentingan politik," kata Usep kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Airlangga ialah salah satu ketum parpol pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Selain Airlangga, ada pula Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berstatus sebagai Ketum Partai Amanat Nasional (PAN). Seperti Golkar, PAN juga mendukung Prabowo-Gibran. 

Juli lalu, Zulkifli tertangkap kamera membagi-bagikan minyak goreng besutan Kementerian Perdagangan "Minyakita" di acara PAN-SAR Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung. Pada kesempatan itu, ia juga turut mempromosikan putrinya, Futri Zulya Savitri, sebagai calon anggota legislatif PAN di dapil Lampung I.

"Bahaya dari seorang politisi yang ada di pemerintahan, tapi tidak cuti kampanye. Harusnya menteri itu mengundurkan diri agar tidak ada konflik kepentingan," kata Usep menanggapi aksi bagi-bagi sembako menteri Jokowi itu. 

Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, menurut Usep, pola-pola permainan bansos masih akan sama. Salah satunya ialah menyusupkan kader parpol sebagai distributor bansos di lapangan. "Saat ini, aktornya saja yang berbeda. Dulu, bansos itu ada di partai tertentu, partai yang menguasai Kemensos," ucap Usep.

Usep merinci sejumlah upaya yang bisa ditempuh untuk mencegah politisasi bansos. Pertama, mendesak para menteri yang terlibat dalam kontestasi elektoral mundur dari jabatannya. Kedua, memastikan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, profesional dalam menjalankan tugas dan menjaga netralitas.

"Penyelenggara itu juga harus awas. KPU itu kan punya kaki sebenarnya. Di kecamatan itu punya panita pengawas. Harus diawasi apakah memang ada bau-bau kampanye atau enggak dalam konsolidasi fasilitator atau pembagian bansos. Masyarakat penerima itu kan susah juga dikumpulkan. Apakah ada slogan dan simbol-simbol yang mengaitkan pada pasangan tertentu. Mereka harus jeli," tutut Usep.

Terakhir, peran aktif publik. Masyarakat harus mewaspadai manipulasi pembagian bansos yang disertai bujukan memilih calon tertentu dan melaporkan kasus-kasus politisasi bansos semacam itu. "Tapi, memang sulit mencari orang yang punya integritas untuk berani melaporkan," kata Usep. 

Harus diantisipasi

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati membenarkan bansos rawan dipolitisasi menjadi alat pemenangan bagi para kandidat. Apalagi, bansos itu disalurkan berbarengan dengan masa kampanye pemilu. 

"Politisasi anggaran memang kerapkali terjadi di tahapan kampanye dan menjelang pemungutan serta penghitungan suara," kata Neni saat dihubungi Alinea.id, Selasa (7/11).

Berkaca pada Pemilu 2019, Neni menyinggung bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Digagas Jokowi sejak 2014, PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang nontunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). 

"Ada program PKH yang massif dilakukan dan itu kemudian dibagikan dalam dua tahap. Saat pembagian program PKH itu, ada pembagian stiker caleg dan kandidat paslon pas menjelang pungut hitung," ucap Neni.

Sebagai langkah antisipasi, Neni sepakat menteri-menteri yang terlibat dalam kontestasi politik, baik itu yang menjadi angota timses salah satu pasangan di Pilpres 2024 atau yang menjadi caleg, mundur dari jabatannya. Selain itu, ia berharap Bawaslu serius mengawasi dan menindak kasus-kasus politisasi bansos. 

"Meski memang saya melihat posisi saat ini sangat sulit dengan adanya aturan bahwa menteri bisa cuti tapi tidak mengundurkan diri. Tapi, lebih bijak ketika mereka mundur agar mereka dapat berkonsentrasi memenangkan pasangan calon yang diusung," ucap Neni.