DPR desak pembenahan distribusi pupuk bersubsidi

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) membenahi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi. Pasalnya, di hampir beberapa wilayah masalah distribusi pupuk subsidi masih terus ditemui.

"Protes petani itu terkait dengan kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal. Sehingga inilah yang menjadi catatan bagi Komisi IV dan pemerintah untuk membenahi terkait dengan tata niaga distribusi pupuk,” ujar Ono dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (9/3).

Menurut politikus PDI-Perjuangan ini, akibat kelangkaan pupuk bersubsidi ini, para petani meminta agar program pupuk bersubsidi dihapuskan saja. Mereka berpandangan, program itu seharusnya diganti menjadi subsidi akhir atau subsidi produk pertaniannya. 

Masukan dari petani tersebut, kata Ono, harus didiskusikan bersama antara Komisi IV dengan pemerintah untu mengetahui kemungkinan usulan itu dilakukan.

"Kalau kita lihat berbagai macam analisis yang menyatakan bahwa satu hektar lahan pertanian padi itu alokasi subsidi pupuknya sekitar Rp700 ribu. Apakah nanti mungkin subsidi itu diberikan dalam bentuk uang kepada petani, tapi program pupuknya dihapuskan,” ucap Ono.