DPR: Jangan ada politisasi vaksin Covid-19

Azis Syamsuddin sambut baik pengambilan sampel darah sejumlah anggota DPR untuk uji klinis tahap dua vaksin Nusantara.

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin saat akan memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, sebelum pandemi, di Komplek Parlemen, Jakart/Foto Antara/Muhammad Adimaja.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, menyambut baik pengambilan sampel darah sejumlah anggota DPR untuk uji klinis tahap dua vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Rabu (14/4). Dia menyebut, terdapat laporan perkembangan imunitas dari tim peneliti vaksi Nusantara.

"Dari data dan laporan yang disampaikan RSPAD ada perolehan imunitas terhadap Covid-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar menggembirakan dan bisa menjadi penemuan baru," terang Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Hanya saja, Azis tidak ingin menjelaskan teknis terkait laporan itu, sebab peneliti vaksin mempuyai kapasitas dalam menerangkan perkembangan vaksin Nusantara. "Sisi potensial untuk dikembangkan sangat terbuka. Ini setelah Presiden Jokowi meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri. Ini soal kedaulatan dan kemandirian dalam bidang kesehatan dan pengobatan," ucap Azis.

Azis merasa, Indonesia masih bergantung pada negara lain. Hal itu terlihat ketika ada embargo vaksin dari negara produsen, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu. Menurutnya, penting untuk kemandirian dan kedaulatan terhadap vaksin Covid-19. Untuk mencapai itu, Azis mengklaim, DPR tidak mengintervensi pihak manapun.

"Sejak awal kami menekankan jangan ada politisasi vaksin Covid-19. Dan DPR tidak akan mengintervensi pihak mana pun, selagi niat dan langkahnya untuk kepentingan yang lebih luas," tegasnya.