DPR sahkan RUU Ciptaker, Muhammadiyah: Mereka takut di-PAW

DPR dinilai menyuarakan kepentingan pimpinan partai ketimbang rakyat.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan Baleg kepada Ketua DPR Puan Maharani RUU Omnibus Law Cipta kerja, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020)/Foto Dok. DPR

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengutarakan kekecewaan terhadap sikap Pemerintah dan DPR RI karena megesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Dia memandang, pemangku kebijakan telah abai terhadap aspirasi masyarakat kecil.

"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," ujar Anwar, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Selasa (6/10).

Sekretaris Jenderal MUI ini juga tidak paham sikap para pemangku kebijakan yang mengabaikan aspirasi rakyat. Baginya, sikap tersebut telah memunculkan kesan oligarki politik tampak kental.

"Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas, sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di-PAW (Pergantian Antar Waktu)," katanya.

"Sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya," imbuh Anwar.