DPRD geram dengan rencana Pemprov Jakarta beli lahan
Pengadaan itu dilakukan dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, geram dengan rencana pemerintah provinsi (pemprov) membeli lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020. Padahal, pandemi coronavirus anyar (Covid-19) belum mereda.
"Saya heran, kenapa masih ada anggaran yang bersifat konsumtif di sini? Padahal di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok, ini masih ada belanja lahan," ujarnya, beberapa saat lalu.
Pembelian lahan itu dialokasikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar Rp374,059 miliar. Semula dianggarkan Rp400 miliar.
Langkah serupa dilakukan Dinas Bina Marga Jakarta. Dari rencana Rp577,470 miliar, disesuaikan menjadi Rp346,482 miliar.
"Walaupun sudah dipangkas, masih ada dan dianggarkan di APBD Perubahan," jelas Pras, sapaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.