DPRD geram dengan rencana Pemprov Jakarta beli lahan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, geram dengan rencana pemerintah provinsi (pemprov) membeli lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020. Padahal, pandemi coronavirus anyar (Covid-19) belum mereda.

"Saya heran, kenapa masih ada anggaran yang bersifat konsumtif di sini? Padahal di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok, ini masih ada belanja lahan," ujarnya, beberapa saat lalu.

Pembelian lahan itu dialokasikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar Rp374,059 miliar. Semula dianggarkan Rp400 miliar.

Langkah serupa dilakukan Dinas Bina Marga Jakarta. Dari rencana Rp577,470 miliar, disesuaikan menjadi Rp346,482 miliar.

"Walaupun sudah dipangkas, masih ada dan dianggarkan di APBD Perubahan," jelas Pras, sapaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Karenanya, dia meminta Komisi C DPRD Jakarta mengevaluasi usulan perubahan tersebut. "Saya juga merekomendasikan agar anggaran tersebut di nolkan."

"Kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD (alat kelengkapan dewan) untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok, ini malah belanja-belanja seperti itu?" imbuhnya heran.