Hasto minta desain pemilu sesuai Pancasila, 'senggol' SBY
PDIP menyebut era kepemimpinan Presiden SBY negara mengucurkan dana USD2 miliar untuk politik populisme.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, desain sistem politik ke depan harus didasarkan pada Pancasila. Hasto mengkritik pemilihan umum (pemilu) langsung yang memakan biaya tinggi dan mengakibatkan banyak dampak negatif.
Hal itu diungkap Hasto dalam webinar publik bertajuk "Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan", Senin (1/11). Mengutip sebuah penelitian, Hasto menyebut, era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), negara telah mengucurkan dana USD2 miliar untuk populisme politik.
"Coba CSIS hitung berapa biaya pemilu kita dari pusat sampai daerah? Dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism. Bulan Juni 2008 sampai Januari 2009, Pak SBY itu membelanjakan USD2 miliar untuk politik populism," kata Hasto.
Menurut Hasto, perbaikan politik di era Orde Baru tidak bisa dilakukan dengan liberalisasi politik. Dampak negatifnya adalah kapitalisasi kekuatan politik, konvergensi politik hukum kapital media, penguatan primordialisme.
"Akan sulit sekarang orang misalnya Solo, menjadi wali kota di papua. Orang Papua menjadi bupati di Klaten misalnya karena dampak demokrasi langsung. Kemudian konflik Pancasila dengan ideologi transnasional. Taliban misalnya. Itu terjadi. Kemudian konflik antar KPU, Bawaslu, DKPP. Semua memperebutkan kewenangan," ujarnya.