Aksi unjuk rasa antikorupsi yang digelar FPI, PA 212 dan GNPF-Ulama ditengarai beraroma politis.
Front Pembela Islam (FPI) memenuhi janjinya. Menggandeng Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, FPI menggerakkan ribuan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/2).
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang bernuansa politik identitas, kali ini FPI mengangkat tema "Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI". Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku.
Selain kasus itu, Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan, FPI juga menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus megakorupsi penjualan kondensat yang merugikan negara hingga Rp35 triliun, kasus gagal bayar PT Jiwasraya dengan kerugian Rp13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp10 triliun.
"Negara ini hancur karena korupsi. Penyelenggara pemilu sudah satu tertangkap tangan KPK. Bila penyelenggaraan pemilu sudah melakukan modus yang koruptif, bagaimana mungkin menghasilkan orang baik sebagai penyelenggara negara?" kata Munarman kepada Alinea.id.
Aksi unjuk rasa itu sudah digembar-gemborkan Munarman dan rekan-rekannya sejak beberapa pekan lalu. Ketika diwacanakan, rencana itu langsung menimbulkan pro dan kontra. FPI dan kawan-kawan bahkan kerap disebut "pahlawan kesiangan."