Ketika PDIP, PPP, Nasdem, PKS, dan PKB didorong bersikap oposisi terhadap Jokowi
Oposisi terhadap praktik kekuasaan Joko Widodo yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi, harus dilakukan.
Demokrasi Indonesia dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan berdasarkan sejumlah indikator. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas menyebut, kualitas proses pemilu pada saat ini diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.
Untuk itu, dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat. Sirojudin mengatakan, publik bisa mendorong sejumlah partai politik untuk memainkan peran itu. Terutama partai-partai yang berada di luar koalisi pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Saat situasi memanggil seperti saat ini, diharapkan ada pelembagaan oposisi yang lebih steril. Misalnya, kenapa tidak kita dorong saja PDIP dengan kekuatan yang dimiliki untuk mulai mengambil sikap jelas dalam konteks penyelamatan demokrasi Indonesia ke depan,” ujar Sirojudin dalam webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk “Demokrasi Indonesia Terancam?”, Kamis (18/1).
Oposisi terhadap praktik kekuasaan Joko Widodo yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi, harus dilakukan. Terlebih, berbagai pihak telah mendorong pemakzulan.
“Ini tanda problemnya sudah sangat serius. Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi. Ini dipastikan akan mendapat dukungan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan dunia internasional,” tegasnya.