Komisi II khawatirkan 105 juta data pemilih KPU diduga bocor

Negara harus hadir melindungi warganya, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi data masyarakat.

Anggota Komisi II DRP dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus. Foto: dpr/go.id/MAN

Anggota komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengaku khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas Bjorka. Menurut dia, kasus kebocoran data sudah masuk ke kondisi darurat.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username Bjorka dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir, di mana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Belum lagi jika diperhitungkan kebiciran data sebelumya. 

"Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkawatirkan tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi," ujar Guspardi kepada wartawan, Jakarta, Senin (12/9).

Politikus PAN mengatakan prihatin, sebab data  pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, kerap bisa bocor di dunia maya. Apalagi data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.